Setelah Gubernur Papua DR.J.P.solossa,Msi membuka sekaligus memberikan pengarahan pada rapat evaluasi persiapan Pilkada di 13 Kabupaten/Kota di papua minggu (19/05) malam, ditindak lanjuti lagi Senin (30/05) dengan Rapat teknis mengecek persiapan masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Rapat teknis yang dipimpin Plh.Sekda Drs. Andi Baso Bassaleng,Ketua KPU Provinsi Papua,Fery Kareth,SH,M.Hum,dan dihadiri para penjabat Bupati dan Walikota. Dalam kesempatan tersebut masing-masing Kabupaten/kota menyampaikan persiapan yang sudah dilaksanakan KPUD maupun Pemerintah Daerah dalam menyipapkan pelaksanaan pesta demokrasi secara langsung tersebut. Untuk itu Plh Sekda Provinsi papua meminta agar semua Bupati/walikota serta KPUd agar menyampaikan secara tertulis persiapan yang telah dilaksanakan di masing-masing daerah. Secara umum diketahui bahwa persiapan kaupaten/kota sudah berlangsung baik dalam persiapannya,namun ada beberapa kabuapten/kota belum ini disebabkan kondisi geografis daerah seperti Tolikara dimana tingkat kesulitan yang ada yakni dari 10 Distrik yang ada di daerah tersebut hanya 3 distrik yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki,sementara 7 Distrik lainyannya harus dijangkau dengan pesawat. Menurut Penjabat Bupati Drs. Frans R.Kristantus,menyebabkan sulit melakukan pendataan jumlah penduduk dan jumlah pemilih,selain itu pelaksanaan pilkada di daerah tersebut diperhadapkan dengan adanya gangguan kamtibmas dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Masalah geografis juga mempengaruhi penyebaran penduduk yang tidak merata demikian juga dari sisi kondisi ekonomi masyarakat yang demikian akan sangat berpengaruh terjadinya money politik. Sementara untuk daerah lain,permasalahannya masih seputar belum ditetapkannya bakal calon definitive dan juga belum melakukan pencabutan nomor urut pada hal sesuai dengan jadwal di KPU tanggal 1 Juni meruapakan hari terakhir pencabutan nomor urut,sehingga dapat dilakukan pencetakan kartu suara,juga masalah biaya pelaksanaan pilkada,karena sebagian besar kabupaten pemekaran belum menetapkan APBD. Seperti yang disampaikan Gubernur sebelumnya,berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada,maka hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah masalah pendataan penduduk pemilih.Tentang pemutahiran data penduduk sudah dapat dilaksanakan meski melewati waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal,namun masih ada kendala-kendala dilapangan terutama soal dana,tenaga dan pelaksanaan logistic yang diakibatkan lokasi pemukiman penduduk yang menyebar,serta sulitnya sarana transportasi. Jumlah penduduk di 13 Kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada 1.090.109 jiwa dengan jumlah pemilih 671.273 orang. Yang perlu mewaspadai terjadinya mobilisasi penduduk dari daerah perbatasan seperti Kota jayapura dan kabupaten Jayapura,dan kabupaten Keerom.