Jayapura ? Gubernur Provinsi Papua, DR. J. P. Solossa, Senin (22/08) pagi membuka pelaksanan Kongres Dewan Kesenian se-Indonesia dan Pesta Budaya Papua VI, yang bertempat di GOR Cendrawasih Jayapura. Hadir pada acara tersebut, Muspida Provoinsi Papua, Ketua Dewan Kesenian Provinsi se-Indonesia, Pimpinan Instansi Pemeritah Sipil, TNI/Polri , Pimpinan Lembaga Swasta, LMA, LSM, Seniman maupun Budayawan se-Papua. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menjelaskan kesenian merupakan buah karya manusia dalam menyalurkan suara jati diri. Ciri-ciri kesenian yang khas dan unik menunjukan bahwa kebudayaan di seluruh nusantara patut memberlakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan yang menyeluruh dan tidak sektoral. Sehingga kesenian dan kebudayaan nusantara benar-benar cerminan dari pengelolaan seni budaya di Indonesia secara menyeluruh. Memperhatikan perkembangan modern saat ini, Gubernur mengingatkan agar masyarakat Papua jangan hanyut dan merasa sempurna oleh hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Melainkan harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang menegaskan jati diri sebagai anak bangsa. Disamping itu, dalam upaya pembinaan dan pengembangan kesenian, masyarakat dihadapkan pada pengaruh-pengaruh baru sebagai dampak dari kemajuan informasi dan kecanggihan teknologi yang menjembatani masuknya nilai-nilai baru agar tidak mengganggu nilai-nilai hakiki seni budaya Papua. ?Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kesenian dan seniman di Provinsi Papua. Kualitas hidup seniman di Indonesia khususnya di Papua perlu diupayakan peningkatannya dengan memanfaatkan peluang yang ada, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh bakat yang dimilikinya,? jelasnya.. Gubernur menambahkan, bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seniman, diperlukan perangkat hukum yang akan memberikan nuansa baru bagi seniman dan budayawan untuk lebih memacu kreatifitasnya tanpa terbeban dengan penggunaan karya-karya seni secara tidak bertanggung jawab. Disamping itu, Gubernur mengharapkan agar pelaksanaan kongres dapat melahirkan kesepakatan-kesepatakan yang dapat ditindaklanjuti untuk segera menghasilkan peraturan daerah tentang penggalian, pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan Papua. Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Ratna Surampaet menjelaskan bahwa bagi dunia kesenian dan kebudayaan pada umumnya, Otonomi Daerah adalah peluang sekaligus tantangan yang menuntut pemikiran dan strategi baru bagi pengembangan kesenian dan kebudayaan di setiap daerah dan nasional. ?Apabila dewan kesenian menjadi mitra pemerintah, maka sudah selayaknya pemerintah di semua tingkat mempertimbangkan pentingnya dewan kesenian sebagai mitra kerja pemerintah itu sendiri di satu pihak. Pihaknya mengharapkan dalam pelaksanaan kongres perdana ini, Pemerintah dapat lebih mempertimbangkan keberadaan dewan kesenian yang mempunyai peranan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan seni daerah yang hampir hilang karena masuknya pengaruh-pengaruh modern.**