Jayapura ? Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, Kamis (22/09) Pagi, membuka kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kedua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Papua, yang bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Pada kesempatan tersebut Sekda mengatakan bahwa pelaksanaan Musprov Kedua Korpri Papua merupakan amanat AD/RT yang juga merupakan ajang untuk melakukan evaluasi, konsultasi dan penyebarluasan informasi dalam rangka mengembangkan mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Korpri di tingkat daerah. Kemudian dari evaluasi tersebut akan diperoleh kesatuan gerak langkah Korpri dalam mengembangkan visi dan misinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Menurutnya, adanya sorotan dari masyarakat yang menjadi isu sentral bagi PNS adalah kinerja yang rendah, KKN, pelayanan umum rendah, pendapatan yang rendah, mutu SDM dan produktivitas kerja yang rendah. Namun hal itu tidak berarti bahwa semua PNS berkinerja rendah, terlibat KKN, kurang cakap memberikan pelayanan kepada masyarakat, berproduktivitas rendah atau mutu sumber dayanya rendah. Akan tetapi, bila ada PNS yang rendah kualitasnya memang tidak dapat disangkal. Bila ditelusuri lebih jauh. Lanjutnya penyebab rendahnya kualitas sebagai PNS dimulai sejak perencanaan organisasi, rekruitmen, hingga penempatan pegawai. Disamping itu, pimpinan unit kerja yang menjadi tempat dimana para PNS yang rendah kualitasnya mengabdi, tidak memprioritaskan peningkatan kualitas PNS. Mencermati berbagai permasalahan yang ada, kata Sekda melalui Musprov ini harus menghasilkan berbagai masukan untuk mengatasi berbagai isu sentral yang menjadi sorotan masyarakat. Disamping itu, setelah menetapkan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua periode 2004-2009, terlebih dahulu ditetapkan program kerja kedepan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. ?Melihat agenda yang sangat penting dari pelaksanaan musyawarah ini, maka saya minta agar semua peserta dapat memberikan perhatian yang serius dan seksama selama mengikuti kegiatan. Disamping itu memberikan masukan positif bagi peningkatan abdi kepada bangsa serta memilih pengurus yang memiliki kepedulian dan dedikasi yang berkomitmen tinggi dalam menata dan membangun Korpri kedepan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Korpri Papua, Drs. D. Dimara mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah untuk mengevaluasi laporan pertangung jawaban DPD Korpri Papua periode 1999-2004, kemudian menetapkan program kerja dan pengurus DPD Korpri Papua periode 2004-2009. Menurutnya, dalam pelaksanaan program kerja oleh pengurus Korpri yang lalu, kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar tingkatan kepengurusan sebagai pertanggungg jawaban atas pelaksanaan tugas masing-masing. Kemudian kurang lancarnya pergantian kepengurusan baik di tingkat kabupaten/kota yang mempengaruhi kelancaran tugas organisasi dan kesibukan pengurus Korpri pada tiap tingkatan kepengurusan serta jabatan structural instansi masing-masing merupakan kendala yang banyak mempengaruhi kinerja Korpri. Untuk kedepan pihaknya berharap agar peserta yang hadir dapat secara bersama-sama menentukan pengurus yang dapat berbuat banyak bagi kepentingan organisasi. Disamping itu, kepada para pengurus yang baru nantinya agar lebih memberikan manfaat dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab kinerja yang lebih baik dari pengurus-pengurus yang ada sebelumnya.**