Jayapura-BPS Akui Masih Terdapat Kekeliruan Dalam Melakukan Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengaku bahwa masih terdapatnya kekeliruan dalam melakukan pendataan penduduk miskin di Papua khususnya Jayapura, terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Kompensasi Penyaluran Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat miskin. Menurut Kepala BPS Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto, MM, ketika ditemui Bisnis Papua, Selasa (04/10) sore diruang kerjanya mengatakan bahwa kekeliruan pendataan penduduk miskin dilapangan, dapat saja terjadi dan tidak dapat dipungkiri akan terjadi. "Jadi tidak dapat dipungkiri apabila dari 5.794 petugas pendataan keluarga miskin di dalam menyerap konsep dan definisi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh BPS, tidak seluruhnya akan bisa diserap secara penuh. Dengan kata lain ada yang bisa melakukan dengan sempurna ada yang tidak. Sehingga peluang terjadi kemelencengan cukup besar. Serta mengakibatkan orang yang tidak layak bisa mendapat bantuan," jelasnya. Dikemukakannya, dengan adanya berbagai kekeliruan di lapangan, maka upaya pembenahan kedepan yang akan dilakukan oleh BPS, yaitu melakukan evaluasi sejauh mana kartu yang sudah terbagi, melakukan pendataan ulang, kemudian menentukan apakah penduduk ataupun masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan BLT PKPS BBM oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya juga menghimbau kepada pihak-pihak atau oknum yang tidak layak menerima bantuan BLT dari pemerintah, tetapi telah mendapatkan kartu untuk segera dikembalikan kepada pihak BPS untuk selanjutnya dimusnahkan. Karena sesuai komitmen dengan Pemerintah Pusat bahwa dalam penyaluran BLT kedua dan seterusnya, pihak Kantor Pos tidak akan membayarkan dana bantuan yang tidak menjadi haknya. Selain itu, pihak BPS tidak akan segan-segan untuk meminta kembali kartu yang telah diberikan kepada masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tersebut, sehingga dana bantuan tersebut dapat benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. "Saya sudah perintahkan kembali kepada para petugas untuk melakukan pencocokan ulang. Karena yang terjadi di Sorong, ada yang mendapatkan bantuan dana dengan status mahasiswa S2. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa pihak-pihak yang seharusnya tidak layak tapi dengan sengaja memanfaatkan diri. Selain itu, petugas yang tidak mendapat dukungan baik dari RT atau tokoh-tokoh masyarakat serta lingkungan setempat yang tidak memberikan dukungan, sehingga tidak bisa menyaring orang- orang yang terklasifikasi yang seharusnya menerima BLT," jelasnya. Ditambahkannya, dari target penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada masyarakat miskin yang akan menerima BLT PKPS BBM untuk Kota Jayapura oleh pemerintah sebanyak 14.831, baru terealisasi sebanyak 972 KK. Penyaluran tersebut diharapkan dapat terealisasikan seluruhnya dalam 10 hari kedepan, sehingga diharapkan kepada warga miskin yang belum menerima kartu agar dapat bersabar dan tidak khawatir. Disamping itu, pihaknya akan melakukan pendataan kembali di 7 wilayah daerah pegunungan Papua. Karena di 7 wilayah pendataan tersebut mengalami penggelembungan penduduk.**