Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan beberapa catatan memorial Almarhum Dr. J. P. Solossa, Drs. M.Si, yang diterima olehnya pada serah terima jabatan, di Jakarta kemarin, adalah meminta untuk memperhatikan pembangunan distrik dan kampung, pembangunan diprioritaskan pada ekonomi kerakyatan, upaya mendekatkan hubungan dengan legislative, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mereposisi pejabat yang tidak disiplin dan pembangunan di daerah perbatasan. Menurutnya, dari catatan tersebut banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah saat ini. salah satunya adalah memperhatikan pembangunan distrik, kampung atau desa. Dengan demikian, diharapkan untuk kedepan agar program kegiatan dinas dapat menyentuh langsung kepada masyarakat di daerah pedalaman. "kalau bisa jangan terlalu banyak uang yang nyangkut di Provinsi maupun kabupaten/kota, agar kasus Yahukimo dan daerah lainnya agar tidak terulang lagi, hanya karena kekurangaktifan serta kekurangpedulian kita, sehingga tidak menyentuh sampai kepedalaman. Saya minta ini menjadi perhatian kita semua untuk membangun tanah ini," tuturnya. Pembangunan Daerah Perbatasan Selain itu dikatakan, untuk pembangunan di daerah perbatasan, telah menjadi salah satu perhatian dalam waktu relatif cepat. Menurutnya, secara ekonomi, kehidupan masyarakat Indonesia masih jauh lebih sejahtera dari pada PNG. Tetapi hal demikian, tidak menjadikan kita harus lebih cepat puas. Karena, masih banyak permasalahn di perbatasan yang harus segera selesaikan. Terkait dengan hal itu, dalam waktu dekat diharapkan agar pos lintas batas Skouw- Wutung dalam pertengahan tahun 2006 mendatang, akan segera terselesaikan. Menurut rencana pos lintas batas tersebut akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yhudoyono, dengan Perdana Menteri PNG, Michael Sumare. Untuk itu, Situmorang meminta pihak BP3D dan Dinas PU Provinsi Papua, bahu-membahu bekerja sama menyelesaikan program kegiatan ini. Sehingga ruas jalan ke daerah perbatasan dapat segera diselesaikan untuk mendukung pembukaan pos lintas batas yang akan dihadiri 2 pemimpin negara tersebut. Ditambahkan, untuk proyek tersebut, akan mengandalkan dana APBN. Namun, apabila tidak mencukupi maka dapat digunakan sebagian dana APBD, tetapi sedapat mungkin harus mengefektifkan dana APBN.**