JAYAPURA  –  Langkah Konkret Pengendalian Inflasi terintegerasi pusat dan daerah manjadi bagian yang penting dan terus dilakukan. Arahan Presiden RI pada pertemuan Kepala Daerah dan FORKOPIMDA beberapa waktu lalu, Isu Pengendalaian Inflasi menjadi tugas prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua Kepala Daerah dan FORKOMPIMDA.  Guna mendukung hal tersebut setiap minggu dilakukan rapat virtual  terkait langkah konkret pengendalain inflasi di daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.    

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  dalam arahannya menyampaikan apresiasi pada Kepala Daerah yang telah berkerja untuk mengendalikan dan menahan laju inflasi didaerahnya. Pada Januari 2023 laju angka Inflasi secara nasional di 5,23 % (Y on Y)  dan secara M on M mengalami peunurun di 0,34 % pada bulan Januari 2023 dibandingkan pada Bulan Desember 2022 di angka 0,66 %. Hampir semua Daerah mengalami pergerkan laju inflasinya, dan khusus di Maluku-Papua, tingkat Inflasi tertinggi ada di Manokwari Papua barat  di Angka 6,08 % dan terendah di Kota Sorong Papua Barat daya di 3,23 %.  Pergerakan inflasi harus dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ketahanan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Ir. SAMUEL SIRIWA, mewakili Plh Gubernur Papua yang mengikuti rapat virtual tersebut mengarahkan pada SKPD Rumpun Ekonomi, agar semua membangun komunikasi dan bekerja bersama dengan steakholder terkait, terus memantau ketersedian stock barang/pasokan barang  ataupun pupuk serta  laju pergerakan harga barang khususnya barang-barang penyumbang laju inflasi di Papua. Cabe adalah salah satu bahan pangan penyubang inflasi di Papua yang cukup signifikan, maka Pemerintah Provinsi Papua melakukan traatmen dengan memacu produksi Cabe melalui penanaman masif Cabe di sentra produksi pertanian kab. Keerom serta juga penyediaan Cabe dengan cara mendatangkan dari daerah terdekat di wilayah Papua dan juga menggalakkan tanaman pekarangan. Semua giat pengendalian inflasi perlu dilakukan akselearsi dan harmonisas dengan semua stakeholder pungkasnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua THOMY ANDRYAS yang berkesempatan hadir pada rapat tersebut juga menegaskan hasil pemantauan / analisa Bank Indonesai untuk inflasi di beberapa daearah di Papua cukup menunjuk hal yang positif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian Inflasi khsusunya Bahan Pangan yang perlu terus menerus dilakukan di Provinsi Papua yaitu dengan memperhatikan Keterjangkauan Harga, Memperhatikan Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan menjaga Komunikasi yang efektif,  melalui langkah konkrit  yang dilakukan adalah Operasi Pasar Murah, Subsidi Angkut, Gerakan Tanam & Replikasi Model Bisnis (Mama Papua Peduli Inflasi, Milenial Peduli Inflasi, Go Green & Go Digital Pertanian Papua, Bintek & Pendampingan untuk Peningkatan Produksi), Bantuan Alsintan dan Saprotan,  Kerja Sama Daerah , Digitalisasi Data & Informasi serta meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi melalui pertemuan pertemuan TPID di daerah.

Rapat Koordinasi Virtual Langkah Konkret Pengendalian Inflasi pada Minggu ke dua Februari 2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dipimpin oleh Menteri dalam Negeri, khusus dari Provinsi Papua di hadiri oleh SKPD Rumpun Ekonomi di Lingkungan Provinsi Papua dan Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. ***