JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menetapkan penanggulangan HIV/AIDS sebagai salah satu program prioritas sejak 100 hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. 

Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Matius Fakhiri dalam peringatan Hari AIDS Sedunia di Jayapura, Senin (1/12/2025).

Fakhiri menekankan Papua masih memiliki beban epidemi HIV tertinggi secara nasional, sehingga diperlukan penanganan terencana dan lintas sektor. 

Menurutnya, upaya medis harus berjalan seiring dengan edukasi, perubahan perilaku, dan pendekatan sosial budaya yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua.

“Program 2025–2030 difokuskan pada promosi kesehatan, edukasi publik, dan riset agar informasi HIV dapat diterima masyarakat dengan tepat dan bebas stigma,” kata Fakhiri.

Gubernur juga meminta penguatan kapasitas guru, tokoh agama, relawan, dan lembaga masyarakat untuk menjangkau komunitas adat dan wilayah terpencil. 

Di sisi layanan, pemerintah mendorong keberlanjutan pendampingan bagi ODHIV, termasuk penyediaan logistik dan obat antiretroviral.

Fakhiri menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah kabupaten/kota melalui anggaran dan mekanisme koordinasi. 

“Hasil penanggulangan HIV tidak akan maksimal tanpa konsolidasi di level kabupaten/kota,” ujarnya. ***