JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mencatat capaian awal pada sektor kesehatan dalam 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030. Melalui RSUD Jayapura, pemerintah menghadirkan sejumlah layanan spesialistik yang sebelumnya terbatas di Papua sebagai bagian dari penguatan layanan rujukan.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, pemerintah daerah menempatkan peningkatan layanan kesehatan sebagai agenda prioritas. Dalam kurun 100 hari, RSUD Jayapura mulai melayani tindakan medis lanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat

“Dalam 100 hari kerja, RSUD Jayapura sudah menghadirkan layanan radioterapi kanker, pemasangan alat pacu jantung, operasi akses hemodialisis atau cuci darah, serta penanganan penyakit langka seperti Kawasaki,” ujar Fakhiri di Jayapura, Kamis (8/1/2026).

Gubernur menegaskan layanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat melalui skema BPJS Kesehatan maupun pembiayaan lain yang disiapkan pemerintah daerah. Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat tidak terkendala biaya saat mengakses layanan rujukan.

Dalam mendukung pelayanan, RSUD Jayapura juga menerapkan kebijakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) internal untuk membantu pasien yang mengalami kendala administrasi, terutama pada kondisi gawat darurat. Kebijakan ini memastikan pasien tetap mendapatkan pelayanan tanpa menunggu kelengkapan dokumen jaminan kesehatan.

“Prinsipnya, siapa pun yang datang ke rumah sakit harus dilayani. Keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas utama,” kata Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua menilai capaian 100 hari kerja ini menjadi langkah awal memperkuat sistem layanan kesehatan yang lebih profesional dan berpihak pada masyarakat. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan, inovasi layanan, dan penyempurnaan sistem pelayanan di rumah sakit rujukan akan terus didorong sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Papua. ***