JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bersama Asisten dan pejabat terkait melakukan kunjungan lapangan ke Klinik Walihole,  Yoka, klinik penanganan Orang Dengan HIV/AIDS yang telah kurang lebih dua tahun tidak beroperasi akibat kendala pembentukan badan hukum. (29/1)

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan harapan agar Klinik Walihole, Yoka dapat kembali beroperasi, mengingat perannya yang sangat strategis dalam pelayanan penanganan HIV di Papua. Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mendukung pengaktifan kembali layanan klinik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana.

Keberadaan Klinik Walihole, Yoka dinilai sangat penting, mengingat jumlah kasus HIV di Papua saat ini mencapai lebih dari 24.000 orang. Upaya pengaktifan kembali klinik ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan Misi Papua Sehat, dengan memastikan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri Isach Sooren Wopari, menjelaskan bahwa keberadaan klinik yang secara khusus fokus pada penanganan ODHA sangat dibutuhkan di Papua. Menurutnya, dengan ketersediaan SDM dokter dan tenaga paramedis yang memadai serta dilakukan peningkatan kapasitas/ kompetensi secara berkelanjutan, klinik seperti Walihole Yoka akan menjadi solusi penting dalam penanganan HIV di Papua, di samping berbagai upaya preventif lainnya yang terus dilakukan pemerintah.

Pengelola teknis Klinik Walihole, Yoka, Rumboi Werimon, menjelaskan bahwa klinik milik Gereja Kristen Injili DI Tanah Papua ini berdiri sejak tahun 2010. Pada masa operasionalnya, klinik ini melayani hampir 200 pasien ODHA setiap tahun, dengan hasil yang signifikan, di mana banyak pasien AIDS berhasil pulih dan menjalani kehidupan mandiri sebagai penyintas HIV. Pelayanan klinik mencakup bayi, anak-anak, perempuan dan laki-laki dewasa, hingga pasangan suami istri. Terhentinya operasional klinik disebabkan oleh kendala regulasi, meskipun selama ini mendapat dukungan pendanaan dari donor serta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.

Sementara itu, Indonesia Education Partnership (IEP), salah satu NGO yang selama ini mendukung pengembangan sumber daya manusia di Papua dan turut serta dalam kunjungan tersebut, menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh niat baik Pemerintah Provinsi Papua dalam mengaktifkan kembali operasional Klinik Waliholo Yoka. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM serta menjamin keberlanjutan layanan penanganan ODHA di Papua. ***