JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran bagi peserta didik baru di 12 sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak Papua memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun latar belakang sosial anak.

“Semua anak wajib mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kami minta orang tua jangan merasa minder atau malu. Bawa anak-anak ke sekolah karena pemerintah sudah menyiapkan tempat belajar bagi mereka,” ujar Marthen.

Ia menjelaskan, dalam proses penerimaan peserta didik baru, setiap calon siswa di SLB akan mengikuti asesmen sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Melalui asesmen tersebut, sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mendukung perkembangan kemampuan anak secara optimal.

“Calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk dilakukan asesmen. Kami juga mengarahkan seluruh sekolah agar menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak boleh ada penolakan,” tegasnya.

Marthen menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penguatan sistem pendidikan inklusif sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ia berharap para orang tua dapat berperan aktif mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan motivasi, pendampingan, serta kepercayaan diri agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat.

Melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua yang maju, cerdas, dan sejahtera. ***