JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa (07/06), Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa konektivitas darat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi.
Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan yang selama ini diberikan dalam pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, jaringan irigasi, hingga sarana dan prasarana perumahan di Papua.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan konektivitas sebagai penggerak kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat," ujar Gubernur Fakhiri
Ia menjelaskan, akses jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat di kampung-kampung mengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun komoditas lokal lainnya menuju pusat-pusat perdagangan. Infrastruktur tersebut juga dinilai akan memperkuat hubungan antar daerah, termasuk menghubungkan wilayah pesisir dengan kawasan pegunungan serta provinsi-provinsi baru di Tanah Papua.
"Kami ingin masyarakat yang berada di kampung dapat membawa hasil kebunnya keluar dengan biaya yang lebih murah. Begitu juga hasil tangkapan nelayan dan komoditas lainnya bisa dipasarkan dengan lebih mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga," katanya.
Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, pembangunan jaringan jalan juga diyakini akan berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi.
"Jika akses darat semakin baik, harga bahan pokok di daerah pegunungan juga dapat ditekan karena distribusi logistik menjadi lebih lancar," ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengajukan dukungan penanganan sembilan ruas jalan strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah.
Kesembilan ruas tersebut meliputi:
• Ruas Jalan Sumberbaba–Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen.
• Ruas Jalan Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen.
• Ruas Jalan Burmeso–Koweda–Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya.
• Ruas Jalan Waibron–Depapre di Kabupaten Jayapura.
• Ruas Jalan Warumbaim–Berap–Demta di Kabupaten Jayapura.
• Ruas Jalan Waena–Arso V di Kabupaten Keerom.
• Ruas Jalan Junction–Wardo di Kabupaten Biak Numfor.
• Ruas Jalan Kemiri–Depapre dua jalur di Kabupaten Jayapura.
• Ruas Jalan Jayapura–Sarmi dua jalur.
Menurut Gubernur, sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di kawasan utara Papua. ***