Sejumlah menteri yang ditempatkan sebagai anggota tim kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus nonaktif dari kabinet Gotong Royong mulai Sabtu (22/5) besok. Atau bersamaan dengan penetapan secara resmi pasangan capres-cawapres yang berhak mengikuti pemilu presiden-wapres pada 5 Juli 2004. Berdasarkan daftar tim kampanye yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat nama sejumlah menteri pada pasangan capres-cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid yaitu Sri Rejeki Soemaryoto menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam tim kampanye sebagai Koordinator Wilayah III (Bali, Nusa) dan Syamsul Mu'arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi sebagai Wakil Koordinator Kontra Isu. Dalam tim kampanye capres-cawapres Amien Rais-Siswono Yudohusodo terdapat nama M. Hatta Radjasa sebagai Koordinator Organisasi Politik. Namun tim kampanye Amien Rais-Siswono telah menarik M. Hatta Radjasa dari posisi tersebut dan kemungkinan hanya menjadi juru kampanye. Ketentuannya juru kampanye hanya mengambil cuti di luar tanggungan negara selama dua hari setiap tugas kampanye. Pasangan tim kampanye Hamzah Haz-Agum Gumelar terdapat nama Agum Gumelar sendiri sebagai Menteri Perhubungan. Ia mencalonkan wapres dan menyatakan bersedia mundur setelah menghadap presiden. Ketua Kelompok Kerja Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Anas Urbaningrum menyatakan, bagi pejabat negara setingkat menteri yang masuk tim kampanye harus nonaktif atau mengundurkan diri dari jabatannya sejak capres-cawapres ditetapkan 22 Mei. Lain halnya bila yang bersangkutan hanya menjadi juru kampanye pasangan capres-cawapres, boleh tetap menjabat dengan ketentuan mengambil cuti pada giliran menjadi juru kampanye. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9/2004 tentang Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara. Peraturan itu diperkuat dengan surat keputusan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Agum Gumelar saat ditanya "PR" di kediamannya, menyatakan siap mundur dari jabatan Menteri Perhubungan apabila KPU menetapkan secara resmi sebagai cawapres yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia mengaku sudah minta waktu untuk menghadap Presiden Megawati, untuk kepentingan pencalonannya sebagai cawapres maupun permintaan petunjuk bagaimana harus bersikap masalah jabatannya sebagai pembantu presiden setelah dicalonkan cawapres oleh PPP. Menurutnya, jalan tidak resmi pun telah ditempuh, di antaranya melalui putri Presiden Megawati, Puan Maharani, untuk menyampaikan keinginannya menghadap. Di tempat terpisah, Manajer Tim Kampanye Amien Rais-Siswono, Bambang Sudibyo menyatakan, Partai Bintang Reformasi (PBR) secara kelembagaan telah bersepakat untuk mendukung pasangan capres-cawapres dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya kesepakatan dilakukan antara Ketua DPP PAN Amien Rais dengan Ketua Umum PBR KH Zainuddin MZ dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (19/5). Partai lainnya yang mendukung Amin-Siswono adalah Ketua PNBK Erros Djarot (sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam tim kampanye), Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati (Dewan Pertimbangan), Ketua Umum Partai Buruh Sejahtera, Mochtar Pahpahan (Dewan Pertimbangan). Ia menyatakan turut pula mendukung secara pribadi pencalonan Amien Rais-Siswono, yaitu Wakil Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Ahmad Sumargono. Bahkan ia masuk dalam anggota sekretaris. Pasangan Amien-Siswono sendiri baru akan mengumumkan daftar pendukungnya, seperti partai politik dan organisasi massa, termasuk pendukung dana kampanyenya, pada Jumat (28/5) pekan mendatang. "Untuk dukungan formal tentu harus menyebut nama ormas, partai, organisasi kekaryaan, dan lainnya. Untuk itu, pada Jumat pekan depan setelah salat Jumat pukul 14.00 wib akan kami deklarasikan siapa-siapa saja yang mendukung pasangan ini," ujar Amien Rais pada sela-sela diskusi pendidikan bertajuk "Mencari Solusi untuk Negeri" yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (20/5). Pengawalan capres Menyangkut pengamanan capres-cawapres mulai 22 Mei 2004, Anas Urbaningrum menyatakan, KPU akan menyerahkan pengawalan capres-cawapres yang diresmikan sebagai calon kepada Polri. Karenanya Kapolri pun diundang untuk menghadiri pengumuman capres-cawapres di KPU. "Masalah teknis pengawalan, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Polri," katanya. Sementara Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar menyatakan, pihaknya siap melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap para calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 5 Juli 2004 mendatang. Khususnya saat mereka melakukan kampanye di daerah-daerah. "Pengawalan dan pengamanan capres dan cawapres, termasuk saat beliau-beliau melakukan kampanye ke daerah-daerah," ujarnya seusai memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan capres dan cawapres di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/5). Khusus untuk Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz yang saat ini masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, pengamanan akan tetap diberikan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Ali Sadikin Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (Bang Ali) menilai negatif keputusan DPP Pepabri yang hanya mendukung capres pensiunan militer. Ia menganggap dukungan tersebut dapat mencederai proses demokrasi yang kini tengah dibangun. "Pepabri tidak pantas memutuskan hal seperti itu sebab akan mencederai proses demokrasi yang tengah kita bangun dengan pemilihan langsung. Biarkan aja rakyat memutuskan siapa yang akan mereka dukung nanti," ujarnya kepada wartawan di kediamannya, Jln. Borobudur Menteng Jakarta Pusat, Rabu (19/5). Dirinya sendiri tidak mempermasalahkan hadirnya tiga jenderal dalam pemilihan umum presiden, 5 Juli mendatang. Pun demikian dirinya tidak mendikotomikan antara sipil dengan militer. "Saya sendiri sih enggak ada masalah dengan hal itu. Kita jangan mendikotomikan sipil-militer. Pada prinsipnya, silakan mereka (Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar,red.) itu mencalonkan diri. Tapi awas, kalau terpilih, jangan sampai melenceng dari perjuangan reformasi," katanya. Ketika disinggung soal kedatangan cawapres dari PPP Agum Gumelar ke kediamannya, Bang Ali mengatakan bahwa Agum hanya ber-kulonuwun kepadanya. "Dia permisi kepada saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ya, mungkin dia menganggap saya sebagai salah seorang tokoh yang wajib dikunjungi," selorohnya. Jacob Nuwawea Sementara menanggapi rumor sebagai dalang di balik aksi demo anti capres militer, Menakertrans Jacob Nuwa Wea berkelit. Ia menyatakan setiap hari banyak orang datang ke rumahnya, juga ke kantornya, terlebih lagi pada hari Jumat. "Karena prinsip saya selama ini melayani," katanya. Pada malam yang disebutkan sejumlah media massa ia rapat dengan para mahasiswa untuk membicarakan aksi demo menentang capres militer, Kamis (6/5), Jacob mengatakan ada sejumlah mahasiswa berkumpul di rumahnya. Kehadiran mereka di rumahnya tidak diundang. "Saya tidak tahu maksud kedatangan mereka. Saya hanya berbicara tiga atau lima menit kepada mereka," kata Jacob. Ketika ditanya apakah benar dia memberikan sejumlah uang kepada mahasiswa tersebut, Jacob mengatakan dia biasa memberi bantuan kepada siapa saja. "Saya memiliki dana taktis Rp100 juta," katanya. Tetapi ia tidak sependapat, apabila dana yang diberikan sebagai biaya untuk gerakan mahasiswa menentang capres dari militer. "Dana itu biasanya digunakan untuk kegiatan usaha mandiri atau kegiatan pendidikan," katanya.