JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Daftar Data Provinsi Papua Tahun 2027 sebagai acuan perencanaan pembangunan. Data tersebut diharapkan mencerminkan kebutuhan pembangunan dan dapat digunakan hingga tahap evaluasi program.

Pj Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan data menjadi dasar pemerintah memahami kondisi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang tepat membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebijakan yang baik harus dibangun dari data yang akurat. Program yang tepat sasaran membutuhkan data yang mutakhir,” kata Sohilait saat membuka Rapat Koordinasi Forum Satu Data Provinsi Papua Tahun 2026.

Sohilait meminta Daftar Data Provinsi Papua Tahun 2027 tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintah. Daftar tersebut harus memberikan manfaat sejak proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Forum Satu Data Papua juga membahas Rencana Aksi Satu Data Provinsi Papua Tahun 2027–2030. Sohilait meminta rencana aksi tersebut menjadi pedoman bersama untuk memperbaiki tata kelola data secara bertahap dan berkelanjutan.

“Rencana aksi ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman dan komitmen bersama,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan pengembangan Portal Data Provinsi Papua. Portal tersebut diarahkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat memperoleh informasi pembangunan dengan tetap memperhatikan keamanan serta perlindungan data.

Sohilait mengatakan penyelenggaraan Satu Data membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, pemerintah kabupaten dan kota, serta perangkat daerah perlu memastikan data terintegrasi.

“Dengan data yang baik, kita dapat melihat Papua secara lebih utuh. Dengan informasi yang akurat, kita dapat menentukan prioritas secara lebih tepat,” katanya.

Ia berharap rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan mengenai kelembagaan, Daftar Data 2027, Rencana Aksi 2027–2030, kualitas data, integrasi data, dan pengembangan Portal Data Papua.

Rapat tersebut turut mendapat dukungan teknis dari Sekretariat Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Mitra Pembangunan SKALA. Sohilait berharap kolaborasi tersebut memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data di Papua. ***