Kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian terkait yang bakal mengambil alih pembangunan sejumlah venue, seperti dayung, motocross, sepeda, sepatu roda dan lainnya sesuai dengan Inpres PON diapresiasi pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, dalam satu kesempatan kemarin.

“Dalam inpres baru kami ada mengusulkan pembangunan sembilan venue dan sudah disetujui. Sehingga kami apresiasi pusat sebab beberapa waktu lalu sudah terungkap dalam rapat terakhir di sekertarian negara”. 

“Dengan harapan kedepan sudah bisa selesai sehingga bisa dimasukan dalam Perubahan APBN 2019,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, sejak 2017 sampai dengan 2019, Pemerintah Provinsi Papua dipastikan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4 trilun lebih untuk membangun infrastruktur PON yang ada di lima kluster.

Anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan venue PON saja, melainkan dipakai juga mempersiapkan beberapa kegiatan seperti di bidang ekonomi.

“Yang pasti angggaran sebesar itu untuk membagun stadion papua bangkit, lapangan futsal di Mimika, merehap stadion mandala, stadion pendidikan di wamena, dan stadion kaltapal Merauke serta lainnya”.  

“Makanya, kami targetkan pekerjaan fisik selesai di 2019, sehingga 2020 tersisa persiapan penyelenggaraan,” pungkasnya.