DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Umum) dialirkan dengan tujuan lebih adil, tepat dan menunjang pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Penjelasan Presiden itu dikatakan dalam sambutan tanpa teksnya pada Rapat Kerja Forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan, di Nirwana Resort Hotel, Bintan, Kepulauan Riau. Turut menjadi pembicara dalam Rakor yang berlangsung selama dua hari ini antara lain Menko Perekonomian Boediono, Mendagri M.Ma’ruf serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi. Kata Presiden, "Pada provinsi-provinsi yang kaya, ada kecenderungan berkata, Pak Presiden yang adil. Pemerintah pusat yang adil. Kami ini kaya sekali, mengapa tidak cukup yang kembali ke provinsi ini. Tolong kembalikan sebanyak-banyaknya. Provinsi lain yang tidak kaya mengatakan, Pak Presiden, pemerintah pusat kan tahu provinsi kami miskin sumber daya alam. Darimana kami membiayai provinsi kami, kalau tidak ada dari bantuan pemerintah pusat. Semua itu logis,” kata Presiden SBY.
“Bagi saya sangat jelas, bagi provinsi-provinsi yang kaya, tentu ada sedikit lebih banyak penghasilannnya, dengan aturan yang baik. Tapi bagi provinsi miskin, tidak boleh demikian. Anda kan tidak menyumbang banyak kepada negara. Ini kan bukan negara konfederasi? Ini negara kesatuan, jadi mesti ada yang kita alirkan. Itulah kebijakan DAU dan DAK yang akan kita kembangkan terus menerus, ” kata Presiden SBY. Ketika kepentingan – kepentingan itu datang dari berbagai provinsi dari berbagai stakeholders, kementerian dan lembaga non departemen, disitulah kebijakan APBN dan kebijakan fiscal kita harus pas, tepat dan bijaksana agar benar- benar bisa mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia, tambahnya. "Ini penting saya jelaskan, sebab kalau masing – masing beriorentasi kepada kepentingannya, dan tiada cukup kekuatan bagi pemerintah bagaimana kita bisa menata secara tepat, maka harus ada pengaturan yang tepat. Dalam konteks itulah mari kita duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan pemahaman yang utuh," kata Presiden.
Presiden SBY juga mengingatkan semuanya, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota janganlah berperan hanya sebagai administrator saja. "Kita harus menguasai dan memahami ekonomi dunia usaha. Kita juga harus menjadi innovator, apa yang bisa kita kembangkan dan yang bisa kita lakukan. Tentu semua mengharapkan segalanya mengalir dari Jakarta. Kontruksi berpikir kita dalam pembagian keuangan pusat dan daerah harus berimbang. Distribusi sumber daya kita pikirkan, dan kita tuangkan dalam kebijakan yang tepat, sehingga masing-masing ihklas dan mendapatkan keadilan," tambah Presiden SBY.