JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia memperkuat kapasitas relawan menghadapi bencana alam dan konflik sosial. Kesiapan tersebut mencakup kemampuan teknis, koordinasi, hingga rencana tanggap darurat yang dapat diterapkan di lapangan.

Arahan itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait saat membuka Workshop Kemanusiaan di Jayapura, Rabu (26/8/2026). Kegiatan bertema “Markas Tangguh, Relawan Siaga” tersebut diikuti unsur PMI dan mitra kemanusiaan.

Fakhiri mengatakan kondisi geografis dan sosial Papua membutuhkan kesiapan seluruh unsur kemanusiaan. Masyarakat yang terdampak bencana maupun konflik membutuhkan pelayanan yang cepat, aman, tepat, dan manusiawi.

“Dalam situasi bencana alam maupun konflik sosial, masyarakat membutuhkan kehadiran yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi,” kata Fakhiri.

Menurutnya, kemampuan relawan tidak cukup hanya menguasai evakuasi dan pertolongan pertama. Relawan juga perlu memahami prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta prosedur keselamatan dalam menjalankan tugas.

Workshop tersebut membahas Safer Access Framework, manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, logistik, komunikasi, dan pelaporan. Peserta juga mendapatkan materi simulasi taktis serta penyusunan rencana kerja tindak lanjut.

Fakhiri meminta workshop menghasilkan peningkatan kapasitas yang dapat diterapkan ketika terjadi kedaruratan. Pembagian peran pengurus, staf, dan relawan harus jelas agar setiap unsur memahami tugasnya.

“Workshop ini harus menghasilkan kapasitas nyata di lapangan. Mulai dari pembagian peran yang jelas hingga relawan yang siap ditugaskan,” ujarnya.

Ia juga meminta PMI memperkuat koordinasi antara PMI pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut perlu didukung rencana kontingensi dan operasi tanggap darurat yang dapat segera dijalankan.

Fakhiri mengatakan kesiapsiagaan PMI membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sinergi juga perlu dibangun bersama TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

“Ketika kedaruratan terjadi, kita sudah siap, terlatih, terkoordinasi, dan hadir untuk masyarakat,” katanya. ***