JAYAPURA – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyesuaikan metode pendataan Sensus Ekonomi 2026 dengan kondisi jaringan di lapangan. Penyesuaian dilakukan agar pendataan tetap berjalan di wilayah yang sulit memperoleh akses internet.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Papua Akhmad Jaelani mengatakan kondisi geografis dan jaringan menjadi pertimbangan petugas dalam memilih metode pendataan. BPS menggunakan metode berbeda sesuai kondisi wilayah yang ditemui petugas.

“Di daerah yang sinyalnya susah, kami menggunakan PAPI,” kata Akhmad. “Artinya, petugas menggunakan kuesioner karena CAPI membutuhkan jaringan.”

Menurut Akhmad, PAPI menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data secara manual. Data tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem BPS setelah petugas menyelesaikan pendataan lapangan.

“Dengan pencacahan menggunakan kuesioner tradisional, petugas bekerja dua kali,” ujarnya. “Setelah mengisi kuesioner, datanya harus di-entry kembali ke sistem.”

Ia mengatakan kondisi geografis Papua juga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan pendataan. BPS terus mendampingi petugas untuk membantu menghadapi berbagai kondisi yang ditemukan di lapangan.

Selain kendala teknis, BPS menemukan sebagian masyarakat masih menolak pendataan. Penolakan antara lain muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat yang mengaitkan kegiatan sensus dengan persoalan perpajakan.

“Ada beberapa warga yang menolak, tetapi kami ikut turun membantu menjelaskan,” kata Akhmad. “Kami mendampingi petugas lapangan agar masyarakat memahami kegiatan sensus.”

Akhmad mengatakan petugas mitra BPS telah mendapat pelatihan sebelum melakukan pendataan. Pendampingan dari jajaran BPS provinsi dan kabupaten juga dilakukan untuk memastikan petugas dapat menjalankan tugas sesuai kondisi lapangan.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026. BPS terus melakukan penyesuaian metode dan pendampingan agar pendataan dapat menjangkau seluruh wilayah Papua. ***