JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA dan pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Kamis (27/8), di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola, koordinasi dan sinergi pelaksanaan Otsus agar kewenangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan berjalan efektif serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Mewakili Gubernur Papua sekaligus membuka kegiatan, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana D. Wanggai, S.Pd., M.SocSc, menegaskan bahwa Otsus tidak hanya menyangkut dukungan anggaran, tetapi juga pelaksanaan kewenangan khusus dan penguatan kelembagaan. Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya, kata dia, harus didukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang akuntabel sehingga menghasilkan program terukur dan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. “Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Papua Cerah: cerdas, sejahtera dan harmoni.

Senior Manager SKALA, Asa, mengatakan SKALA mendukung penguatan tata kelola Otsus melalui peningkatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, menyamakan persepsi serta menindaklanjuti komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola Otsus di Papua.

Sementara itu, Ketua Panitia Maurits Valentino Wyla Hege, S.STP., M.Tr.I.P., menjelaskan kegiatan diikuti unsur Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan OPD terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Pembahasan mencakup kebijakan Otsus, pelaksanaan kewenangan khusus serta pengelolaan dan pengawasan dana Otsus. “Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua,” ujarnya. ***